Serahkan Sertifikat Gratis di Purbalingga, Kementerian ATR/BPN Targetkan 2025 Seluruh Tanah Terdata

Senin, 20 September 2021 15:58 WIB

Share
Serahkan Sertifikat Gratis di Purbalingga, Kementerian ATR/BPN Targetkan 2025 Seluruh Tanah Terdata

PURALINGGA, RIAU.POSKOTA.CO.ID - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Sosialisasi Program Strategis di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada akhir pekan kemarin (18/09/2021).

Bertempat di Hotel Braling, Purbalingga, sosialisasi diselenggarakan dengan peserta terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Heru Sudjatmoko; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama; Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga pada Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, DamargalN ih Widihastha.

Dialog dengan masyarakat Purbalingga berlangsung hangat dan partisipasi dari masyarakat cukup antusias. Kegiatan ini dipandu Wartawan Senior, yang juga Ketua Bidang Kerjasama JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia). 

Anggota Komisi II DPR RI, Heru Sudjatmoko berkata bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disebut PTSL, merupakan salah satu program strategis Kementerian ATR/BPN yang luar biasa.

“Banyak program lain yang juga sangat penting, namun PTSL ini memang spesifik tujuannya dalam mendaftarkan bidang tanah di seluruh Indonesia,” terangnya.

Menurut Heru Sudjatmoko, persoalan tanah memang persoalan banyak pihak. Bagi masyarakat yang mempunyai aset tanah, tentu secara langsung maupun tidak langsung akan bersinggungan dengan proses sertifikasi tanah.

“PTSL ini melibatkan semua pihak, semua orang yang punya tanah cepat atau lambat tanahnya akan bersertifikat, salah satunya melalui program PTSL,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama. Ia berkata bahwa peran PTSL memang mempercepat proses pendaftaran bidang tanah di seluruh Indonesia.

Ia juga menegaskan peran pemerintah daerah pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar