Prabowo And Puan

Senin, 13 Desember 2021 22:48 WIB

Share
Prabowo And Puan
Penulis : Mahasiswa Stisipol Raja Haji (RH) Tanjungpinang, Untung.

POSKOTA.CO.ID - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo membuat periode kedua dengan merekrut oposisi yang punya suara terbanyak, Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra-nya. Hal ini membuat pemerintahannya didukung nyaris sebagian besar kekuatan politik di parlemen. Senin, (13/12/2021).

Para pengamat menyatakan situasi tersebut tak bagus bagi demokrasi karena mekanisme menanti pemilu selanjutnya, kondisi seperti ini bukannya berkurang tetapi malah tampak dipertahankan.

Ada beberapa kelompok masyarakat yang ingin menjadikan PDIP-Partai Gerindra-peringkat pertama dan kedua Pileg 2019-berkoalisi di Pilpres 2024, dengan Prabowo Subianto sebagai presiden dan Puan Maharani sebagai wakil.

Jabatan Mereka adalah sejumlah relawan di Jakarta Timur, menamakan diri sebagai “Poros Prabowo-Puan”, Andianto mengatakan Puan dipilih karena kebesaran nama kakeknya, Sukarno yang merupakan Presiden ke-1 Indonesia.

Andianto yakin Puan bisa jadi penerus Sukarno dalam memimpin negeri, keduanya dianggap punya rekam jejak yang cukup bagus.

Dalam konferensi pers yang dijelaskan, Rabu (03/11/2021), deklarator Poros Prabowo-Puan Andianto mengatakan Prabowo sukses melengkapi alat utama sistem senjata (alutsista) dan membentuk Komponen Cadangan (Komcad). Sedangkan Puan dianggap sudah memiliki pengalaman politik yang cukup.

Sebelum menjadi Ketua DPR, ia memang punya beberapa pengalaman lain: anggota DPR, pengurus partai, kemudian Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selama 2009-2014.

Andianto juga mengatakan Puan dipilih karena kebesaran nama kakeknya, Sukarno, yang merupakan Presiden pertama Indonesia. Andianto yakin Puan bisa jadi pelanjut Sukarno dalam memimpin negeri. Masalahnya kemampuan dalam memimpin tidak diwariskan lewat darah.

Menjabat Ketua DPR, Puan bukannya banyak menerima pujian tapi justru kritik. Sebagai Ketua DPR perempuan pertama, ia diharapkan dapat mempercepat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), tapi sampai sekarang tak jelas ujungnya. Puan juga memimpin pengesahan RUU Cipta Kerja yang dianggap tidak ramah perempuan.

Dalam rapat pengesahan peraturan itu, Puan kedapatan mematikan mik Benny K. Harman, salah satu kader Partai Demokrat yang sedang menyatakan keberatan. Belum lagi soal banyaknya baliho “Kepak Sayap Kebhinekaan” yang dianggap tak sensitif dengan situasi masyarakat selama pandemi sehingga menjadi bahan olok-olok di media sosial.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar