Jejak Pak Harto Dalam Dua Film Tentang Peristiwa 1 Maret 1949, Oleh: Ilham Bintang

Senin, 14 Maret 2022 10:49 WIB

Share
Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ilham Bintang.
Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ilham Bintang.

RIAU.POSKOTA.CO.ID - Tidak sulit  menemukan jejak rekam Soeharto di dalam peristiwa bersejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Nonton saja film "Enam Djam di Yogya", produksi Perfini tahun 1951, karya sineas legendaris Indonesia, Usmar Ismail. 

Film kedua, "Janur Kuning" produksi tahun 1979, karya sutradra kawakan Alam Rengga Surawidjaya. 

Kebetulan "Janur Kuning" akan ditayangkan Minggu (13/3) malam ini di TVOne.  Film itu dibintangi Kaharuddin Syah, Dicky Zulkarnaen, dan Sutopo HS. 

Penayangan film berlatar sejarah tersebut menarik perhatian di tengah gencarnya polemik antara politisi Gerindra Fadli Zon dengan Menkumham Mahfud MD mengenai peran Soeharto dalam peristiwa itu.

Polemik dipicu  Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 tahun 2022 yang menetapkan Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.  

Namun,  dalam Keppres, nama Pak Harto hilang. Yang tercantum hanya empat tokoh : Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Jendral Sudirman, Soekarno, dan Mohammad Hatta.

Menurut Mahfud itulah  nama tokoh-tokoh yang dianggap memiliki peran penting dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Padahal, dalam buku-buku sejarah dan juga setidaknya dalam dua film produksi nasional, Soeharto yang  memimpin serangan itu.

Polemik Fadli Zon dengan Mahfud MD  dimulai di media sosial " twitter"  dan sekarang meluas melibatkan banyak ahli sejarah.  Fadli Zon, Doktor Sejarah jebolan Universitas Indonesia kebetulan pernah pula membuat penelitian tentang Serangan Umum 1 Maret 1949.

Dia menganggap Keppres 2/2022 menggelapkan sejarah. Mahfud MD, mengatakan, nama Soeharto tetap tercantum dalam naskah akademik Keppres, bahkan ditulis sebanyak 48 kali. 

"Keliru Pak Mahfud. Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Soekarno dan Hatta masih dalam tawanan di Menumbing. Pemerintahan dipimpin PDRI (Pemerintah Darurat RI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Soekarno dan Hatta dalam peristiwa itu. Jangan belokkan sejarah!" kata Fadli.

Halaman
Reporter: Husnul Qotimah
Editor: Husnul Qotimah
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar
Berita Terpopuler