DJP Riau Kembali Gelar Penyuluhan PPS Jelang Batas Akhir

Selasa, 14 Juni 2022 13:48 WIB

Share
DJP Riau Kembali Gelar Penyuluhan PPS Jelang Batas Akhir
DJP Riau Penyuluhan PPS

PEKANBARU.RIAU.POSKOTA.CO.ID - Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru (KPP Madya Pekanbaru) bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau (Kanwil DJP Riau) menyelenggarakan penyuluhan gabungan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Aula Kanwil DJP Riau.

Kegiatan ini dihadiri oleh 35 Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Madya Pekanbaru, Senin (13/6/2022).

Kepala KPP Madya Pekanbaru Oktianadi Trianto saat membuka kegiatan menyampaikan harapannya agar wajib pajak yang telah menghadiri penyuluhan dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.

"Kalau dilihat dari keuntungannya ya, tarifnya dibandingkan tarif normal 25 persen, kalau bapak/ibu ikut program ini cuma 6 persen, ada yang 8 persen ada yang 11 persen tergantung asetnya. Saya harapkan kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan," ujarnya.

Oktianadi melanjutkan, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang membangun sistem teknologi informasi yang memungkinakan terjadinya pertukaran informasi dan data baik dalam maupun luar negeri. 

Sehingga menurutnya, program ini merupakan kesempatan emas bagi wajib pajak untuk mengungkapkan keseluruhan harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan.
 
"Mengingat PPS akan berakhir pada 30 Juni 2022," tegasnya.

Dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil DJP Riau Ahmad Djamhari menyampaikan sampai dengan 11 Juni 2022, PPS telah diikuti 1215 wajib pajak yang  terdaftar di Kanwil DJP Riau dengan 1468 surat keterangan. 

Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima dari PPS ini telah mencapai Rp 198,48 miliar dari total pengungkapan harta bersih sebesar Rp1,98 triliun dengan rincial Rp1,47 triliun berasal dari deklarasi dalam negeri dan Rp 87,21 miliar dari deklarasi luar negeri.

PPS sendiri merupakan kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. 

Selain terbebas dari sanksi administratif manfaat dari mengikuti program ini adalah adanya jaminan perlindungan data bahwa data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Halaman
1 2
Reporter: Helmi
Editor: Helmi
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar