Pastika Tanjungpinang Ikuti Paparan Pencanangan dan Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM

Rabu, 15 Juni 2022 22:01 WIB

Share
Pastika Tanjungpinang Ikuti Paparan Pencanangan dan Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM
Penandatanganan surat pernyataan komitmen bersama oleh Kakanwil dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis dengan para saksi yaitu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas I A, dan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepri. Rabu, (15/06).

BINTAN, POSKOTA.CO.ID - Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang ikuti acara pencanangan dan diseminasi pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) bagi unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kepulauan Riau (Kepri) yang dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) HAM melalui Vicon. 

Dirjen HAM yang merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kemenkumham Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang perlindungan HAM.

Dimana menginisiasi pelaksanaan pencanangan pelayanan publik berbasis HAM di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepri yang disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal HAM Dr. Mualimin Abdi, SH, MH. 

Dalam acara pencanangan ini kegiatan diawali dengan pembacaan Deklarasi Pencanangan Publik Berbasis HAM oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Kepri, Saffar M.Godam yang diikuti oleh para Kepala Unit Teknis (Ka.UPT) beserta jajaran baik yang hadir langsung maupun melalui virtual. 

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen Bersama oleh Kakanwil dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis dengan para saksi yaitu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas I A dan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. 

Direktur Jenderal HAM Dr. Mualimin Abdi menyampaikan bahwa melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (Permenkumham P2HAM), dalam pelaksanaannya, terdapat 5 tahapan yang harus dilaksanakan oleh Unit Kerja.

"Pertama adalah pencanangan seperti yang telah kita saksikan bersama tadi, Pencanangan ini adalah bentuk komitmen Unit Kerja untuk melaksanakan P2HAM sekaligus bentuk kesiapan kepada tahap selanjutnya yaitu Tahap Pembangunan. Dalam tahap ini Unit Kerja harus mempersiapkan pemenuhan kriteria dan indikator P2HAM," jelasnya.

"Direktorat Jenderal HAM akan melakukan Bimbingan Teknis dan sosialisasi kepada Unit Kerja sebagai bentuk pendampingan," tukasnya lagi.

Dirinya membeberkan nantinya penilaian pelayanan publik berbasis HAM pada Permenkumham yang baru ini adalah Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal HAM, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, 5 Staf Ahli Menteri, Direktur Instrumen HAM, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, seluruh Sekretaris Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah serta Organisasi Masyarakat Sipil dan/atau akademisi. 

“Untuk Unit Kerja yang nantinya telah ditetapkan sebagai Unit Kerja P2HAM akan dilakukan Pengawasan oleh Direktorat Jenderal HAM dan akan dilakukan Pembinaan bagi Unit Kerja yang belum berhasil ditetapkan sebagai Unit Kerja P2HAM," tuturnya. 

Halaman
1 2
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar