Segera Berakhir, DJP Riau Gandeng OJK dan FKIJK Gencar Sosialiasi PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 17:02 WIB

Share
Segera Berakhir, DJP Riau Gandeng OJK dan FKIJK Gencar Sosialiasi PPS
Poto Istimewa DJP

PEKANBARU.RIAU.POSKOTA.CO.ID - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Riau menyelenggarakan sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 bertempat di Ballroom Menara Dang Merdu Lantai 4 Bank Riau Kepri. 

Kegiatan yang diadakan secara Hybrid tersebut, diawali dengan pembukaan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau Ahmad Djamhari dan dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Riau Muhamad Lutfi, Ketua FKIJK Andi Buchari serta pimpinan perwakilan perbankan dan nasabah prioritas perbankan yang berada di Provinsi Riau.

"Pada kesempatan ini kami dari Kanwil DJP Riau bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik kepada wajib pajak yang juga merupakan nasabah perbankan yang berada dibawah pengawasan OJK Riau untuk menjamin tersampaikannya informasi Program Pengungkapan Sukarela ini dan diharapkan PPS dapat disambut dengan sikap positif oleh bapak ibu nasabah perbankan," ujar Ahmad.

Lebih lanjut, Ahmad juga menambahkan bahwa masa pemanfaatan Program Pengungkapan Sukarela tinggal beberapa hari lagi, sehingga diharapkan kepada wajib pajak yang juga nasabah perbankan di wilayah Provinsi Riau agar dapat memanfaatkan PPS segera. 

Kanwil DJP Riau juga berterima kasih kepada OJK Provinsi Riau, FKIJK Riau beserta pimpinan perbankan di wilayah Provinsi Riau yang telah terlibat dalam proses penyebaran informasi terkait Program Pengungkapan Sukarela.

Diingatkan kembali bahwa Pemerintah menyelenggarakan PPS pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022 berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Dalam Kebijakan I PPS, pengenaan tarif PPh Final 11 persen diperuntukkan bagi deklarasi harta di luar negeri yang tidak direpatriasi, 8 persen untuk deklarasi harta di luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi harta dalam negeri.

Selanjutnya, tarif 6 persen bagi deklarasi harta di luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi harta dalam negeri serta diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau energi terbarukan.

Selanjutnya, dalam Kebijakan II, tarif PPh Final 18 persen dikenakan terhadap deklarasi harta di luar negeri yang tidak direpatriasi, 14 persen bagi deklarasi harta di luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi harta dalam negeri.

Serta 12 persen bagi deklarasi harta di luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi harta dalam negeri, serta diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau energi terbarukan.

Halaman
Reporter: Helmi
Editor: Helmi
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar