Langgar Aturan Hukum Kawasan Hutan, PT Surya Dumai Group Dilaporkan

Jumat, 16 September 2022 16:54 WIB

Share
Massa Demo Laporkan PT Surya Dumai Group ke Kejati
Massa Demo Laporkan PT Surya Dumai Group ke Kejati

PEKANBARU.RIAU.POSKOTA.CO.ID - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kota Pekanbaru (APMKP), menggelar aksi demo didepan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jalan Jendral Sudirman, kemaren. 

Aksi massa itu, sebagai bentuk keresahan masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran hukum penggunaan lahan yang dilakukan oleh PT. Ciliandra Perkasa (CP), PT. Riau Agung Karya Abadi (RAKA) yang merupakan anak perusahaan  PT. Surya Dumai Group  (SDG).

Hal ini disampaikan Ketua BEM Fakultas Ekonomi Unilak, Irvan Ardiansah, disela-sela aksi demonya didepan kantor Kejati Riau, Rabu (14/9/2022), kemaren. Dia minta, Kejati Riau memeriksa status lahan yang dikelola perusahaan itu. 

"Kami minta kepada Pimpinan Kejati Riau, untuk segera mengusut tuntas dan periksa status lahan yang dikelola oleh PT. Ciliandra Perkasa (CP), PT. Riau Agung Karya Abadi (RAKA) yang juga anak perusahaan PT. Surya Dumai Group (SDG)," terangnya. 

Menurut dia, adanya pelanggaran atau penggunaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, diduga telah menyalahi aturan hukum. 

"Agar kasus ini dapat segeranya Kejati Riau mengusut tuntas adanya dugaan pelanggaran atau penggunaan lahan oleh PT. Ciliandra Perkasa (CP), PT. Riau Agung Karya Abadi (RAKA) yang merupakan anak perusahaan PT. Surya Dumai Group (SDG)," katanya.

Dalam aksinya, puluhan massa itu, datang membawa atribut demo seperti, spanduk bertuliskan "PT. Surya Dumai Group (SDG) telah melakukan pelanggaran hukum terhadap kawasan hutan dengan menjadikannya sebagai kebun sawit". 

Dalam aksinya, massa juga menuntut agar Kejati Riau segera menangkap Martias Fangiono alias Pung Kian Hwa yang merupakan bos PT. Surya Dumai Group (SDG). 

"Kami juga minta kepada Kejati Riau dapat memberikan sanksi kepada perusahaan itu karena diduga menanam sawit didalam lahan yang belum ada pelepasan kawasannya," sambungnya. 

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi)  Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Bambang Hadi Purwanto, saat dikonfirmasi, Jumat (16/9/2022), sore, belum memberikan keterangan resmi terkait APMKP laporkan dua anak perusahaan PT Surya Dumai Group dugaan melanggar hukum lahan. 

Halaman
Reporter: Helmi
Editor: Helmi
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar